Ragam intoleransi sepanjang 2019

Setelah digelisahkan oleh pemotongan salib Bapak Slamet pada bulan Desember 2019 yang sangat viral, serta kasus penyerangan kakak beradik di Sewon, Bantul menjelang Natal 2019, kasus intoleransi masih menjadi keprihatinan bersama di tahun 2019 ini. Berikut adalah catatan kasus-kasus terkait intoleransi yang terjadi di sepanjang 2019 :

Perusakan makam

Perusakan atau pelarangan salib menjadi  modus yang banyak terjadi di akhir 2018 dan awal 2019. tercatat ada 4 kasus mulai dari kasus pemotongan salib makam almarhum Albertus Slamet Sugihardi, warga RT 53 RW 13, Purbayan, Kotagede, pada 17 Desember 2018. Perusakan juga terjadi di TPU Giriloyo dan Gilingan di Magelang yang dilakukan antara tanggal 27 Desember 2018 hingga 1 Januari 2019. Terakhir, Perusakan makam Bethesda terjadi tanggal 7 April 2019, termasuk makam Ibu Soepriyati, Istri almarhum pahlawan revolusi Kolonel Sugiyono.

Pelarangan tinggal

Sebuah video viral pada tanggal 31 Maret 2019. Video ini dibuat oleh Pak Slamet, yang berprofesi sebagai pelukis, yang ditolak untuk tinggal di Dusun Karet, Desa Plered, kecamatan Plered, Bantul. Peristiwa ini mendapat perhatian serius hingga tingkat nasional. Penolakan ini dilakukan oleh perangkat Proses mediasi berlangsung dengan baik hingga beliau bisa diterima untuk tinggal di dusun tersebut.

Intoleransi di sekolah

Intoleransi juga masih terjadi di lingkungan pendidikan.

Pada Jumat-Minggu, 19-21 April 2019  bersamaan dengan Hari Raya Jumat Agung hingga Minggu Paskah bagi umat Katolik, SMP 3 Banguntapan mengadakan Kemah Sekolah. Ini jelas menghalangi setidaknya mempersulit siswa Katolik di sana untuk menjalankan ibadat terpenting dalam kalender liturgi umat Katolik.

Kasus yang lebih viral terjadi pada bulan Juni 2019. Sebuah foto surat edaran yang diterbitkan 18 Juni 2019 ditandatangani kepala sekolah SD Negeri Karangtengah III Gunungkidul , Pujiastuti, mewajibkan semua peserta didiknya berpakaian muslim. Surat ini akhirnya dicabut 26 Juni 2019 setelah ada tekanan luas mulai dari orang tua, hingga DPRD DIY dan Ombudsman RI.

Pelarangan tempat ibadat

Kasus terbesar yang terjadi di tahun 2019 adalah penolakan tempat ibadat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Immanuel Sedayu yang terletak di Gunung Wulu, Dusun Bandit Lor RT 34 Desa Argorejo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul. Pada  tanggal 10 Juli 2019,beberapa warga menolak dengan alasan ibadat dilakukan di rumah pribadi, yakni rumah Pendeta Tigor Yunus Sitorus. bukan tempat ibadat resmi. Sementara itu sebenarnya IMB sudah turun pada 15 Januari 2019,  dengan nomor 0116/DPMPT/212/l/2019 setelah diajukan sejak 2017. Gereja itu sendiri dirintis sejak tahun 2003, di atas lahan 335 meter persegi dan sejak semua memang hendak diperuntukkan sebagai tempat ibadah, meski sertifikat tanah masih atas nama Pdt Sitorus.

Kasus ini menjadi semakin rumit ketika secara sepihak Bupati Bantul Suharsono mencabut IMB yang dikeluarkannya sendiri. Kasus ini terus bergulir hingga saat ini di tingkat Penagdilan Tata Usaha Negara. Apa yang dilakukan bupati menjadi preseden buruk yang bisa saja diduplikasi dimana saja oleh pejabat publik yang lain, dan menjadi cermin ketidakkonsistenan pejabat publik dalam menegakkan amanat konstitusi.

Pada tanggal 5 Agustus 2019 terjadi pula penolakan dan penghentian sekelompok orang pada proyek pembangunan Gereja Baptis Indonesia di Tlogosari Wetan, Semarang, Jawa Tengah. Alasan di berikan adalah  sudah kadaluwarsanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pendirian bangunan gereja tersebut. IMB dikeluarkan pada 8 Juni 1998, bernomor 6.45.8/387/1998, setelah berjuang sejak tahun1991, diperbaharui kembali pada 1994 hingga keluarnya IMB tahun 1998. IMB ini segera ditindaklanjuti dengan pembangunan pagar bumi dan pondasi. Proses pembangunan dapat dilanjutkan kembali setelah proses mediasi, dengan kesepakatan pihak gereja mencari IMB baru, dengan bantuan pemda dan lembaga-lembaga mediator.

Penolakan ibadat

Penolakan piodalan umat Hindu terjadi di Dusun Mangir Lor, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Bantul pada tanggal 14 November 2019. Upacara piodalan yang diselenggarakan oleh Paguyuban padma Buwana yang diketuai Ibu Utik Suprapti dihentikan oleh sekelompok orang di tengah-tengah berlangsungnya kegiatan. Alasan pembubaran adalah sosialisasi yang kurang dan ritual religius yang dianggap sinkretis. Peristiwa ini cukup memicu diskusi publik yang panas mengingat terkait langsung dengan salah satu agama resmi yang diakui negara. Kasus ini sedang dalam proses penyelesaian dan rekonsiliasi.

Lain-lain

Pada 16 Januari 2019, sebuah foto udara dari mozaik Jalan Jenderal Sudirman di depan Balai Kota Solo beredar viral dengan kalimat pengantar bahwa mozaik jalan di perempatan itu berbentuk salib. Mozaik yang berpusat di Tugu Pemandangan ini memicu aksi unjuk rasa dari sekelompok orang. Pihak pemda kemudian menutup mozaik tersebut dengan cat dan unjuk rasa pun mereda.

Catatan kritis atas dinamika intoleransi tahun 2019

Berdasarkan pengamatan di lapangan atas kasus-kasus yang terjadi ada beberapa benang merah yang bisa diambil dari rangkaian fenomena yang berkembang :

  1. perluasan aktor pelaku intoleransi

Adanya perluasan pelaku intoleransi, bukan lagi sebatas kelompok-kelompok dan pribadi yang secara tradisional sudah terpetakan sebagai agen intoleransi, tetapi sudah bergeser ke ranah warga negara biasa. Relasi horisontal antar warga itu sendiri kian rapuh, berjarak, anonim satu sama lain, terkungkung dalam persepsinya masing-masing, sehingga cenderung menilai dan mengadili tata perilaku orang lain. Pelemahan komunikasi melenyapkan pula kemampuan untuk saling belajar antarkelompok-kelompok kultural/primordial/identitas yang hidup di tengah warga.

Ini menyebabkan perilaku menghakimi cenderung muncul tanpa didahului upaya konfirmasi dan komunikasi. Ini menyebabkan pula semakin tipisnya trust sebagai penopang hidup sosial bersama dan pranata-prananta sosial yang menopangnya.

ini menjadi ladang yang subur bagi tindakan intoleransi di tengah masyarakat. Tidak lagi dibutuhkan aktor-aktor spesifik atau narasi spesifik untuk melakukan intoleransi, cukup dengan mispersepsi, lemahnya komunikasi, penggunaan kata yang salah, dan hal-hal kecil lainnya sudah mampu memicu ketegangan antar kelompok primordial.

Penguatan kembali modal sosial menjadi mutlak dibutuhkan untuk membangun hdiup bersama yang penuh saling percaya, terbuka, dan inklusif.

  1. keterlibatan aparat pejabat publik dalam intoleransi

Dalam berbagai kasus intoleransi sepanjang tahun 2019, kegagalan pejabat publik menjadi pemelihara semangat toleransi, penghargaan pada perbedaan, serta pelrindungan hak-hak dasar warganegara itu nyata. Seorang kepala sekolah yang memaksakan siswanya dengan salah satu ajaran agama yang diyakininya sendiri, pencabutan IMB yang sudah dikeluarkan oleh bupati oleh bupati itu sendiri, pelarangan tinggal oleh perangkat dukuh, dan lain-lain menegaskan fenomena ini. Dibutuhkan langka yang sistematis dan programatik hingga mampu mengatasi pergeseran yang menggelisahkan ini.

  1. dimasukinya ruang-ruang privat warga

Dalam kasus di Dusun Mangir Lor, kasus penyerangan kakak beradik di Sewon, ataupun kasus penggerebekan keluarga di Bantul yang tidak viral, sikap intoleran itu semakin masuk ke ruang-ruang privat dari warga negara. pergulatan spiritual pribadi atau relasi domestik dalam keluarga yang kebetulan berbeda keyakinan bisa menjadi obyek perilaku intoleran. Seolah-olah kebenaran personal itu harus diadili dan dibenturkan dengan nalar publik (atau yang ‘dipublikkan’) sekalipun nalar publik itu tidak selalu benar.

  1. penanaman intoleransi secara sistematis dan struktural

Kehadiran perumahan berbasis agama, misalnya, apapun motifnya, menunjukkan bahwa upaya penanaman benih-benih intoleransi itu semakin sistematis dan struktural, sebagai sebuah desain rekayasa sosial. Gejala yang semakin meluas dan menciptakan masyarakat yang tersegregasi ini harus secepat mungkin digulung kembali sebelum cadangan nilai bersama yang membentuk ikatan kebangsaan dan solidaritas kemanusiaan benar-benar hancur dan rapuh. Perlu upaya serius dan tegas untuk mengatasi fenomena intoleransi struktural semacam ini.

Yogyakarta, 27 Desember 2019

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *