Diskriminasi kepada pasien Covid-19, kepada mereka yang dalam pemantauan (ODP dan PDP), serta tenaga kesehatan menandai ketidakdewasaan publik kita dalam menghadapi ancaman krisis yang terjadi. Ketidakmatangan publik itu, yang dalam masa-masa biasa mungkin tidak banyak disadari dan dirasakan dampaknya, bisa menjadi sangat tajam di saat-saat krisis dengan tekanan sosial yang tinggi di dalamnya. Pribadi maupun kolektif dapat dengan mudah melakukan tindakan-tindakan reaksioner dan emosional. Manusia seakan kehilangan nalar dan hati nuraninya.

Kita sudah melihat bagaimana warga yang terduga Covid-19 terusir dari tempat tinggalnya, kita meihat bagaimana tenaga kesehatan tidak diterima di kampung tempat tinggalnya, kita juga melihat bagaimana mantan pasien Covid-19 tidak lagi bisa tinggal di tempat asalnya. Kita juga menyaksikan bagaimana ketegangan antar kampung terjadi, demikian juga ketegangan antar warga lokal dan pendatang berlangsung.  Bahkan kita melihat bagaimana jenazah-jenazah tidak diterima dan dimakamkan dengan baik, karena warga sudah terlanjur terjebak pada ketakutan, kecemasan, dan stigmatisasi dalam diri mereka sendiri.

Ketidakmatangan publik adalah kerentanan tersendiri yang sudah terjadi di tengah krisis Covid-19 ini, dan membutuhkan solusi secepatnya. Kita sedang berada tepat di tengah-tengah situasi kebencanaan, dan peristiwa-peristiwa diskriminasi dan stigmatisasi masih akan terus terjadi dengan derajat kekerasan yang sangat bervariasi. Artinya kita masih akan melihat korban-korban sitgmatisasi terus berjatuhan dalam beberapa waktu ke depan.

Akar masalah

pertama, skala dan kecepatan penyebaran Covid-19

Dari sisi sumber krisis itu sendiri, publik memahami bahwa kecepatan krisis tidak bisa (dan memang tidak akan bisa) diimbangi oleh kecepatan institusi pemerintah untuk menyiapkan diri menghadapi situasi yang ada, atau setidak-tidaknya menunjukkan kesigapan menanggapi hal itu. Ini diperkuat oleh betapa negara-negara yang selama ini dianggap tangguh ternyata juga berjatuhan oleh serangan SARS Cov n2. Ada gelombang ketakutan yang menyebar massif hingga ke bawah sadar individu maupun komunitas.

kedua, ketidakpercayaan kepada lembaga publik

Secara umum terdapat konsensus bawah sadar yang bercampur dengan krisis ketidakpercayaan diri postkolonial permanen yang menjadikan publik Dunia Ketiga cenderung gagal mempercayai lembaga-lembaga publik mereka sendiri. Fenomena ini juga dijumpai di negeri ini, yang  kapasitas lembaga publik di Indonesia. ia ibarat virus Corona siap diaktifkan kembali bila kondisi sosio historisnya mendukung untuk itu. Dalam hal ini rekaman ketidakpercayaan inheren tersebut beraduk dengan keterlambatan pemerintah mengantisipasi ancaman Covid-19. Akibatnya krisis kepercayaan terhadap sistem yang ada makin kuat gemanya. Kesan ketidaktegasan bersikap menyebabkan publik mau tidak mau mengambil inisiatif untuk melindungi diri mereka sendiri.

Ketiga, social trust

Di ranah publik, gerusan social trust yang menjadi mekanisme alami kapitalisme terus-menerus terjadi. Keretakan di masyarakat tercipta antara lain karena kapitalisme menyebabkan Individu-individu semakin tersegmentasi secara fungsional  ataupun identitas di satu sisi, sementara di sisi lain interaksi sosial sebagai pembentuk rajutan kolektif masyarakat semakin melemah. Cadangan pemahaman kolektif dan kepercayaan sosial semakin menipis dan tidak lagi mampu menjaga kehadiran nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya. Di saat krisis besar melanda seperti saat ini

ketiga, infodemia.

Infodemia adalah neologi yang dipakai untuk menyebut banjirnya informasi di tengah-tengah pandemi Covid-19. WHO dalam Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report-13, 2 Februari 2020 lalu mendefinisikan infodemia sebagai  “an over-abundance of information –some accurate and some not –that makes it hard for people to find trustworthy sources and reliable guidance when they need it.”[1] Infodemia menyebabkan kegagalan publik mengelola pengetahuan dan kesadaran kolektif mereka secara utuh dan sehat.

kecurigaan, kerumunan, dan penyembunyian diri

Dalam situasi semacam ini, ada dua mekanisme keamanan primat yang siap diaktifkan : kecurigaan dan gerombolan. kecurigaan adalah cara pandang atas segala hal baru yang berakar pada insting mengamankan diri sendiri. sementara insting komunal menjadi instrumen untuk mengeksekusinya. Tidak heran, selain bangkitnya fenomena komunalisme masyarakat, teori-teori konspirasi mendapatkan lahan subur untuk berkembang.

Mekanisme komunal yang masih kuat segera mengambil alih peran perlindungan sosial dari negara ke tingkat komunitas. Ini berbeda dengan masyarakat di negara-negara maju yang relatif memiliki kemandirian dan tanggung jawab individu dalam mencerna informasi, membangun kesadaran pribadi, serta mengembangkan kesiapsiagaan individual. Masyarakat yang lebih komunal meletakkan perlindungan itu pada mekanisme komunal. Komunitas adalah tempat keamanan publik dibangun, pengetahuan disimpan dan dikelola, serta ketahanan sosial diselenggarakan.

Personal insecurity berusaha diatasi dengan communal security. Dusun-dusun, kampung-kampung, memalang jalanan dan gang-gang. Publilk spontan membangun sistem isolasi komunal mereka masing-masing.

Lepas dari apakah inisiatif komunitas ini menjalankan hal tersebut menurut protokol yang benar atau tidak, kehadirannya sudah mencukupi untuk untuk mengisi kebutuhan akan ilusi keamanan di tingkat lokal. Tak heran bila kemudian aspek protokol kesehatan terabaikan oleh publik karena bukan eksekusi protokol itu yang penting, melainkan sensasi rasa aman yang dikonsumsi dan direproduksi terus-menerus melalui proses inilah yang sesungguhnya dibutuhkan.

Mekanisme inilah yang hidup di bawah sadar masyarakat nusantara. Sejauh mana komunitas sungguh-sungguh mampu memberikan perlindungan kesehatan, itu tidak terlalu penting. Ini adalah bagian dari upaya menciptakan ilusi keamanan bagi pribadi-pribadi di dalamnya.

Tepat berada di seberang kecurigaan dan insting kerumunan,  adalah penyembunyian diri para terduga tertular Covid-19. Sikap ini jauh lebih berbahaya karena menyebabkan penyebaran Covid-19 tak bisa terdeteksi dan diantisipasi.

Tantangan kita tentu saja, bagaimana kita mampu mengawal mekanisme keamanan komunal ini agar tidak menjelma menjadi hakim-hakim jalanan berdasarkan atas stigma sosial dangkal ?

Langkah-langkah kunci

Bagaimana mengatasi stigmatisasi yang makin marak akhir-akhir ini ? berikut beberapa langkah strategis yang bisa diambil :

  1. Pesan yang jelas dan tegas. Publik membutuhkan pesan yang jelas dan tegas tentang perlunya menghapus stigmatisasi yang berkembang di masyarakat.  Pesan ini harus memuat :
    1. prinsip-prinsip dasar yang mudah dipahami semua orang tentang hak-hak dasar warga, khususnya mereka yang mengalami stigmatisasi.
    2. Di sisi lain pesan ini juga harus disertai dengan bagaimana upaya meminimalkan resiko tertular di tengah masyarakat
    3. pesan harus juga menunjukkan bahwa stigmatisasi adalah bagian dari persoalan. Stigmatisasi akan semakin memperburuk situasi yang ada.
    4. langkah-langkah tegas dan kuat yang sudah dilakukan negara untuk mengatasi Covid-19
  2. Penegakan hukum dan perlindungan negara yang tegas dan konsisten dari aparat. Negara harus hadir dengan kuat untuk melindungi hak-hak warga yang mengalami stigmatisasi. Hal ini akan membantu mengarahkan warga yang sedang terjebak dalam emosi kolektif untuk memahami, memilih, dan mengambil sikap tegas yang melindungi para korban stigmatisasi. Untuk membantu mengarahkan warga maka setiap upaya penegakan hukum harus :
    1. terkomunikasikan kepada publik dengan baik menggunakan media komunikasi yang ada
    2. melibatkan tokoh masyarakat dan diketahui masyarakat setempat, sehingga menjadi pembelajaran publik pada tingkat lokal
  3. Penguatan forum-forum warga serta pelibatan kuat komunitas warga dalam penanganan kebencanaan. Secara khusus gunamenjamin perlindungan atas hak-hak dasar ini. Komunitas warga dan gerakan masyarakat lain harus diperkuat oleh negara, menjadi agen-agen kesehatan publik. Dalam hal ini Indonesia sangat diuntungkan oleh hadirnya struktur komunitas warga berupa RT/RW yang dengan cepat dan massif bisa diefektifkan menjadi garda terdepan melawan pandemi mapun melindungi hak-hak dasar mereka yang mengalami stigmatisasi karenanya.  Forum warga di tingkat RT/RW, kampung, dusun, dan desa yang kuat dan sehat juga memastikan adanya pemahaman yang benar tentang Covid-19 dan perlunya menjaga seluruh warga secara khusus mendukung dan melindungi mereka yang menjadi korban  Covid-19 maupun yang terstigma olehnya. Forum warga yang sehat juga membutuhkan adanya pengolahan dan pengelolaan emosi kolektif oleh para relawan komunitas.
  4. Penampungan sementara adalah keharusan bagi setiap pemerintah daerah. Penampungan ini menjadi solusi Di samping penampungan darurat yang disediakan pemerintah, penampungan darurat di tingkat desa bisa menjadi praktik baik yang harus disebarluaskan. Ini bukan hanya menandai sikap afirmatif desa menjembatani kegelisahan massa dan hak-hak privat, tetapi juga menjamin terlaksananya protokol kesehatan, dan yang tak kalah penting tidak mencabut korban stigmatisasi dari masyarakatnya, sehingga komunikasi dan penerimaan perlahan bisa dibangun di antara warga dan korban stigmatisasi. Untuk ini tentu saja dibutuhkan komitmen serius dari penggerak komunitas dan aparat desa untuk terus-menerus berusaha memperkuat rajutan ini.
  5. Upaya serius negara membangun kapasitasnya mengatasi ancaman Covid-19 dan kengkomunikasikannya kepada seluruh warga negara adalah mutlak. Ini untuk menegaskan keberdayaan negara serta perlahan meredakan ketidakpercayaan publik atas aparat negara. Ini akan sangat berguna untuk meredakan kecenderungan komunalitas yang tidak sehat serta meredam kecurigaan antar warga.

Publik yang sehat, syarat ketahanan covid-19

Stigmatisasi menandai kegagalan masyarakat mencerna informasi dan emosi pada tingkat pribadi maupun komunal. Publik yang sehat adalah rumah psikologis yang baik dan dibutuhkan bagi kondisi psikis individual warga yang saat ini tertekan oleh Covid-19. Penciptaan komunitas kewargaan yang sehat bisa berperan terapeutik bagi pribadi di dalamnya, dan sangat dibutuhkan untuk membendung penyebaran Covid-19 yang lebih luas. mengingat semangat keterbukaan dan saling mendukung sangat dibutuhkan pertama untuk membatasi transmisi virus di masyarakat, kedua mengurangi dampak negatif kesehatan dan sosial ekonomi akibat pandemi ini.

Membendung stigmatisasi bukan hanya mutlak untuk menahan persebaran Covid-19, tetapi yang terpenting melindungi hak-hak dasar dan martabat manusia di dalamnya.

Cyprianus Lilik K. P.

Yogyakarta, 21 April 2020


[1] https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200202-sitrep-13-ncov-v3.pdf

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *