Enam Tantangan dari Lapangan

Sulit dipungkiri betapa perkembangan aktual penanganan Covid-19 di beberapa hari terakhir ini cukup menggelisahkan kita. Kajian awal Kemenko Perekonomian “Road Map Ekonomi Kesehatan Keluar Covid-19” yang beredar viral[1], mulai dibukanya kembali angkutan umum (meskipun dengan protokol ketat) oleh Kementerian Perhubungan[2], hingga pernyataan Gugus tugas bahwa warga berusia di bawah 45 tahun diijinkan untuk kembali bekerja[3] sangat menggelisahkan kita. Meskipun sebagian dari pernyataan tersebut kemudian berusaha diluruskan, namun kesan upaya pelonggaran PSBB di berbagai daerah sudah terlanjut menyebar. Bukan hanya bahwa hal tersebut semakin mengurangi tingkat kedisiplinan diri masyarakat saat ini, tetapi juga mengingat dalam berbagai aspek kita sebenarnya belum mampu mengendalikan penyebaran Covid-19.

Dalam kurva pandemi Covid-19, Indonesia masih menjadi salah satu negara yang berada di fase naik. Secara sederhana ini berarti sistem kesehatan nasional, kebijakan yang diambil, dan kedisplinan masyarakat belum sepenuhnya mampu mengendalikan kecepatan penyebaran penyakit.

New England Complex Systems Institute (NECSI) dalam artikelnya di endcoronavirus.org yang viral dalam beberapa hari ini melakukan komparasi atas fase-fase pandemi yang dilakui berbagai negara di dunia[4] Indonesia, India, dan negara-negara yang masih mengalami kenaikan tergonong “need action”, negara-negara yang mulai menurun tetapi masih cukup tinggi ia sebut ‘nearly there”, termasuk di dalamnya  Jerman, Italia, Spanyol, hingga Malaysia. Sementara negara-negara yang sudah mampu menurunkan ke tingkat semua ia sebut (winning), termasuk di dalamnya Kamboja, Australia, China, hingga Mauritius. New England Complex Systems Institute dalam artikel itu juga menulis pelonggaran yang terlalu dini akan membawa resiko kenaikan kembali jumlah penderita yang ada.

Pelonggaran yang terlalu dini bisa membuyarkan upaya penahanan yang selama ini dilakukan warga masyarakat, pemerintah, dan swasta secara bergotong royong. Dari perkembangan yang ada, muncul kesan adanya pengutamaan ekonomi atas isu kesehatan ini.

Beberapa persoalan di lapangan

Ada beberapa catatan kritis di balik kecenderungan ini. Dalam siaran pers 11 Maret 2020, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyebutkan mulai terjadinya penurunan penderita Covid-19 di Jakarta berkat pelaksanaan PSBB,[5] klaim yang dengan cepat dibantah Kompas dengan menunjukkan masih  tingginya fluktuasi naik turun jumlah pasien positif Covid-19 di Jakarta setiap harinya.[6] Artinya belum ada titik stabil antara kemampuan penahanan wabah dan kekuatan pandemi yang terjadi. kurva yang menurun dan dinamika harian yang konsisten menunjukkan telah tumbuhnya kualitas sistemik kita dalam menangani Covid-19. Selain itu, menurut Iqbal Elyazar, Ahli biostatistik Eijkman Oxford Clinical Research Unit, kurva pandemi yang digunakan gugus tugas tidaklah sesuai standar ilmu epidemiologi, sehingga tidak bisa memberi gambaran yang riil tentang situasi pandemi di lapangan.[7]

Kedua, adalah soal basis data yang sangat minim, mengingat tingkat pemeriksaan kita yang berada di tingkat perbandingan 1 pasien positif dari setiap 7 pemeriksaan yang dilakukan. Bandingkan dengan Vietnam yang hanya menemukan 1 pasien dari 8000 pemeriksaan yang dilakukan.[8] Perbandingan pemeriksaan per populasi penduduk juga masih sangat kecil sehingga data yang diperoleh tidak cukup kuat untuk menjadi acuan wajah pandemi Covid-19 di negeri ini. Per 11 Mei 2020, baru 116.358 orang[9] yang diuji PCR dari 271 juta penduduk Indonesia, atau satu pemeriksaan untuk tiap 2.330 orang. Kapasitas tes harian[10] dan fluktuasi kemampuan test PCR setiap hari menyebabkan data yang masuk tidak bisa menjadi pegangan tingkat persebaran di lapangan.

Ketiga, diduga adanya bias Jakarta sentris[11] dalam penentuan kebijakan penanganan Covid-19 saat ini. Upaya penahanan wabah di Jakarta lewat PSBB mungkin saja bisa membuat kurva menjadi mendatar, namun bagaimana dengan situasi pandemi di berbagai daerah lain di negeri ini ? Hal ini terkait dengan catatan kritis keempat, soal kepaduan gerak penanganan Covid-19 baik horisontal (geografis) maupun vertikal (pusat hingga tingkat RT/RW).[12] Secara horisontal, keputusan-keputusan yang dibuat sepertinya kurang memasukkan variabel ketidakserempakan penyebaran pandemi dan ketidakserempakan penguatan kapasitas penanganannya di berbagai daerah. Di banyak daerah, terlebih di Indonesia bagian timur jangankan ketersediaan APD, ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan saja masih menjadi persoalan besar. Sebagai bencana nasional maka koordinasi kebencanaan dilakukan di tingkat pusat, di sisi positif hal ini memberikan kecepatan dan skala sumber daya, namun di sisi lain, membuka peluang distorsi terutama bagi daerah-daerah yang jauh dari pantauan.

Secara vertikal ada persoalan besar dalam koordinasi dan kapasitas. Soal pendataan warga masih menjadi persoalan pokok terutama dalam pemberian bantuan sosial. Soal koordinasi tanggung jawab antar berbagai pihak masih sangat sering dijumpai di lapangan. Dalam hal kemampuan, ada keterbatasan sumber daya di tingkat desa dan komunitas warga (dusun, RT/RW) sebagai kepanjangan tangan pemerintah, untuk menjalankan kebijakan maupun model-model praktik terbaik yang selama ini berkembang di masyarakat.

Kelima, keterpaduan gerak pemerintah/gugus tugas, masyarakat sipil, dan swasta. Sementara Tanggap Darurat akan berakhir 29 Mei 2020, sementara keterpaduan gerakan antar gugus tugas dan elemen masyarakat sipil di banyak daerah belum terbangun. Kecuali di beberapa daerah dengan tingkat pengorganisasian masyarakat yang tinggi, penanganan Covid-19 masih sangat didominasi lembaga pemerintah.[13] Rencana operasi penanganan Covid-19 di banyak daerah kalau belum dibuat juga masih sulit diakses oleh masyarakat.

Keenam, tidak dapat dipungkiri kita dihadapkan pada tantangan ketidakpatuhan publik atas protokol kesehatan yang terjadi secara massif di berbagai penjuru negeri.

Kecepatan Persebaran Versus Kapasitas Penanganan Covid-19

Penahanan (containment) terhadap Covid-19 sangat tergantung pada kemampuan negara dan masyarakat membangun kapasitas sistemik yang mampu mengatasi kecepatan penyebaran Covid-19. Kapasitas itu tergantung pada tiga elemen penting : pertama, kemampuan fasilitas kesehatan publik termasuk kemampuan tes Covid-19; kedua, strategi kebijakan publik yang mampu mengelola ancaman resiko Covid-19 terutama di empat isu utama : pangan, mobilitas/perpindahan penduduk, ekonomi, dan energi; dan ketiga, kedisiplinan pribadi, komunitas, dan lembaga sosial yang ada. Kemampuan penahanan yang terbangun secara sistematis akan nampak dalam stabilitas kurva pandemi yang secara bertahap berujung pada penurunan tingkat penyebaran yang terjadi.

Enam persoalan di atas mengantar kepada kita betapa lemahnya daya tahan negeri ini terhadap ancaman Covid-19. Pelonggaran protokol yang berlaku dan bahkan belum berjalan sempurna akan menurunkan kembali akumulasi proses penahanan yang selama ini sudah berlangsung. Terlalu terburu-buru dan sangat beresiko untuk memulai proses pelonggaran protokol kesehatan, ketika kemampuan penyebaran Covid-19 masih jauh dari kemampuan kita bersama menghadapinya. Semoga pesan ini didengar semua pihak dan kita sejenak bisa mengambil nafas lega.

Yogyakarta, 12 Mei 2020
Cyprianus Lilik K. P.


[1] https://news.detik.com/berita/d-5010312/beredar-kajian-timeline-pemulihan-pasca-corona-sudah-siapkah-indonesia

[2] https://ekonomi.bisnis.com/read/20200511/98/1238891/masyarakat-bingung-menhub-siap-jelaskan-se-pengendalian-transportasi

[3] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200511144105-20-502103/pemerintah-izinkan-warga-di-bawah-45-tahun-kembali-bekerja

[4] https://www.endcoronavirus.org/countries

[5] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200511121923-20-502023/doni-monardo-kontribusi-kasus-positif-corona-di-dki-menurun

[6] https://megapolitan.kompas.com/read/2020/05/11/18011881/benarkah-kasus-positif-covid-19-di-dki-jakarta-menurun-seperti-klaim

[7] https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/162755523/kurva-covid-19-indonesia-tak-sesuai-standar-ahli-perlu-perbaikan-integrasi?page=2

[8] https://manado.tribunnews.com/2020/05/11/kurva-covid-19-di-indonesia-melandai-ahli-biostatistik-oxford-bukan-kurva-sesuai-strandar?page=2

[9] https://covid19.go.id/p/berita/infografis-covid-19-11-mei-2020

[10] https://www.tribunnews.com/nasional/2020/05/12/kapasitas-harian-tes-pcr-pasien-corona-belum-mencapai-target-ada-apa

[11] diskusi zoom FPRB DI Yogyakarta, 11 Mei 2020

[12] kesimpulan penulis setelah mengikuti webinar-webinar terkait penanganan Covid-19

[13] muncul dalam diskusi di grup WA tingkat nasional untuk penanganan Covid-19

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *