Disadari atau tidak, pandemi Covid-19 di Indonesia telah memasuki fase baru. Saat ini kita dihadapkan pada kurva penyebaran yang terus menanjak, momentum kedaruratan di tengah masyarakat seakan telah berlalu. Jalanan kembali ramai dan beragam aktivitas publik mulai muncul.

Di tengah ancaman Covid-19 yang diyakini belum mencapai puncaknya,[1] mau tidak mau, masyararakat sesaat harus berusaha keras memulihkan diri dari krisis yang telah dialami, dan mau tidak mau pula, mengambil nafas panjang untuk sebuah perjalanan ke depan yang belum tentu mudah. Pernyataan pemerintah[2] dan WHO[3] dengan jelas memperingatkan hal itu.

Di sisi lain, fase itu ditandai juga dengan terus menurunnya DKI Jakarta dan sekitarnya sebagai pusat pandemi, diringi dengan semakin meratanya penderita Covid-19 ke berbagai daerah. Tulisan ini ingin menguraikan fenomena tersebut dan bagaimana tantangan yang terjadi di tingkat pusat dan daerah yang membayangi hal tersebut.

Analisis terhadap data penderita Covid-19 hingga 12 Mei 2020 menunjukkan Adanya distribusi penderita Covid-19 ke daerah-daerah. Distribusi prosentase dari 3 provinsi (DKI, Jawa Barat, dan Banten)  yang semula mendominasi dengan 73, 25 %  pada 12 Mei 2020 hanya menjadi 50,78 %. dari total penderita.  DKI Jakarta yang pada 2 April 2020 memiliki 51,17 % penderita, saat ini turun menjadi 36,50 %.Persebaran mulai merata ke daerah-daerah, dengan kenaikan terbesar ada di Jawa Timur menjadi 11,33 % per 12 Mei 2020 dari semula 5,93% penderita pada 2 April 2020. Kecenderungan penurunan prosentase di tiga provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten) diikuti dengan distribusi ke berbagai provinsi yang lain. Populasi penderita terbanyak terpusat di DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Banten. Sisanya, terdistribusi merata mulai dari 0,11% untuk NTT hingga 2,30% untuk NTB per 12 Mei 2020. Di luar 10 besar provinsi ini ada kenaikan sebesar 8,47% dari semula 8,73% menjadi 17,20% dari total penderita.

Ada dua dugaan di balik pergeseran prosentase ini, Pertama, adanya penyebaran penderita dari daerah-daerah pusat wabah ke daerah yang lain. Kedua, menguatnya kemampuan penanganan virus di provinsi-provinsi berprosentase tinggi sehingga mampu menekan penyebaran di wilayah mereka, sebaliknya, belum semua daerah mampu untuk menjalankan hal tersebut di tingkat yang sama.

Artinya kekhawatiran lama soal kemampuan fasilitas dan tenaga kesehatan di daerah, kemampuan aparat pelayan publik dan arah kebijakan pemerintah setempat, serta kemampuan warga baik sebagai pribadi maupun komunal/organisasi dalam melakukan penahanan penyebaran Covid-19 di daerahnya semakin ditantang. Bila upaya penahanan penyebaran Covid-19 bisa dilakukan di DKI Jakarta dan Jawa pada umumnya dengan relatif mudah, tidak demikian dengan daerah-daerah lain yang memiliki fasilitas kesehatan jauh lebih terbatas dari Jawa dan bentang alam yang jauh lebih menantang.

Hal berikutnya yang juga penting diperhatikan selain sebaran geografis di atas adalah kecepatan. Tingkat penularan Covid-19 di Jakarta boleh saja mulai menurun, tetapi penyebaran di daerah-daerah sebagian baru saja dimulai. Kasus pertama Covid-19 di Indonesia boleh saja terjadi di Kemang, Jakarta Selatan pada 2 Maret 2020, tetapi perlu disadari bahwa kasus pertama di NTT dan Gorontalo[1] baru terjadi 10 April 2020. Di tingkat kabupaten, Bima baru mengawali kasus pertamanya pada 21 April 2020,[2] Solok Selatan di tanggal 6 Mei 2020, Limapuluh Kota bahkan baru menemukan kasus pertama pada 8 Mei 2020[3]. Ada tantangan perbedaan waktu di antara berbagai daerah di nusantara dalam menghadapi invasi virus-virus Corona.

Di ranah wacana dan media baik arus utama maupun bukan, arus wacana publik baik daring (online) maupun luring (offline) di Jakarta mulai bergulir ke pelonggaran protokol kesehatan di Jakarta dan seruan “kewajaran baru” muncul dimana-mana, di banyak daerah yang dibutuhkan justru untuk makin menguatkan standar kesiagaan menghadapi Covid-19. Juga ketika lembaga-lembaga pemerintah dan swasta di Jakarta mulai mempersiapkan strategi dan kebijakan keluar dari pandemi, di banyak daerah mereka baru memasuki masa awal ancaman penyebaran.

Jelas dihadapkan pada tantangan yang demikian luas, kebijakan tidak bisa tunggal. satu pilihan kebijakan atau suara tunggal bisa jadi justru memperburuk penanganan di lapangan. Yang dibutuhkan adalah kesediaan dan kemampuan untuk terus-menerus menjaga fokus dan energi publik, serta secara konsisten melakukan pemantauan menyeluruh terhadap situasi kongkrit di lapangan.

Namun perumusan kebijakan pun tidak mudah, karena pengambilan kebijakan secara terjebak dalam dua tegangan strategis. Pertama, antara prioritas kesehatan publik dan kebutuhan untuk kembali menghidupkan dinamika ekonomi nasional. Dan kedua, antara hubungan pusat dan daerah. Tegangan antara isu kesehatan dan ekonomi sudah cukup banyak didiskusikan di berbagai kesempatan. Persoalan kuncinya terletak pada bahwa upaya penahanan Covid-19 mensyaratkan penutupan aktivitas ekonomi baik produksi, distribusi, serta akses ke konsumsi. Baik pengusaha maupun masyarakat umum kehilangan kapasitas produktifnya. Baik dunia usaha maupun masyarakat lebih mengandalkan simpanannya untuk bertahan. Pembukaan kembali aktivitas ekonomi terutama distribusi memungkinkan untuk sedikit memberi nafas pada kedua pihak. Sementara tegangan pusat dan daerah nampak dalam tarik ulur otoritas antara keduanya dalam perumusan kebijakan Covid-19. Respon pemerintah atas Covid-19 dapat disimpulkan dalam 4 hal : keterlambatan mengantisipasi, pemusatan ke tingkat nasional yang tidak diimbangi penguatan infrastruktur secara cepat di bawah, kelambatan pengembangan infrastruktur kesehatan siaga Covid-19, ketidaksiapan daerah.

Problem pusat dan daerah dalam penanganan Covid-19

Hingga 13 Februari 2020, kita hanya memiiki 3 fasilitas yang mampu melakukan pengecekan virus Corona, yakni di Lembaga Biologi Molekular (LBM) Eijkman, Universitas Airlangga, dan laboratorium Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Kesehatan RI.[4] Dengan fenomena Covid—19 yang sudah dideklarasikan WHO sebagai ancaman kedaruratan kesehatan masyarakat di tingkat global (PHEIC, public health emergency of International concern) pada 30 Januari 2020 semestinya kehadirannya bisa diantisipasi pemerintah lewat penyiapan infrastruktur kesehatan di dalam negeri. Tindakan masih berfokus pada upaya menghadang Covid-19 di pintu-pintu masuk ke tanah air (link…). Pada 25 Februari 2020 WHO sudah menyatakan potensi berubahnya virus Corona dari epidemi menjadi pandemi. Sejauh ini pemerintah belum mendorong kesiapsiagaan daerah.[5] Hingga akhirnya pada 12 Maret 2020 akhirnya resmi menyatakan Covid-19 sebagai pandemi. Sehari sesudahnya, pada 13 Maret 2020 pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).[6]

Di sisi lain, tekanan publik cukup kuat agar pemerintah segera bertindak, terutama di media sosial dan di daerah-daerah. Otonomi daerah dengan pilkada langsung telah mendorong dan melatih para kepala daerah menjadi jauh lebih responsif untuk menjawab kegelisahan warga di daerahnya.Itu mengapa di berbagai daerah pembentukan gugus tugas ini disambut cepat. Gugus tugas daerah di Yogyakarta, Bandung dan berbagai daerah terbentuk. Beberapa pemda bahkan segera menyatakan Covid-19 sebagai kejadian luar biasa di daerahnya, diawali dari Solo pada 14 Maret 2020 dan diikuti Padang pada 27 Maret 2020.

Pembentukan gugus tugas Percepatan Penanganan Covid-19 cukup bisa mengkonsolidasikan keragaman gerak daerah dalam penanganan Covid-19. Namun disinyalir, bom waktu berupa tegangan antara otonomi dan pemusatan, yang ada dalam 4 UU yang menjadi landasan hukum ; UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Wabah dan Penyakit Menular, UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Ada ketidakselarasan antara tiga UU pertama yang menguatkan pendekatan desentralisasi, dengan UU terakhir yang menekankan peran sentral pemerintah pusat.[7]

Meski demikian terdapat rentang waktu yang cukup panjang antara pembentukan gugus tugas nasional pada 13 Maret 2020 dengan pelaksanaan di tingkat kementerian yang baru terlaksana lewat Surat Edaran Menteri Dalam negeri RI no 440/2622/SJ tentang Pembentukan gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah pada tanggal 29 Maret 2020. Gugus tugas-gugus tugas daerah yang terbentuk mau tidak mau harus disesuaikan kembali selaras dengan SE ini. Masih dibutuhkan beberapa waktu sebelum edaran ini bisa dilaksanakan lewat pembentukan gugus tugas daerah di seluruh provinsi di Indonesia. Secara vertikal hingga saat ini belum semua tuntas dikerjakan hingga ke tingkat desa.

Demikian juga kelambatan dialami di wilayah penyiapan infrastruktur kesehatan di daerah, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/214/202010 tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksaan COVID-19, baru ditanda tangani 20 Maret 2020, delapan belas hari sesudah penderita pertama terdeteksi.

Sementara itu dinas terkait di berbagai daerah yang seharusnya menjadi leading sector penanganan Covid-19, tidak memiliki pengalaman darurat kebencanaan yang memadai untuk mengambil langkah cepat di lapangan.[8]

Sentralisasi yang terlalu kuat tanpa diimbangi kecepatan dukungan teknis oleh pusat di daerah-daerah menyebabkan lambatnya penanganan Covid-19.  Persoalan pemusatan dan keberagaman situas daerah ini coba diatasi dengan lahirnya PP No.21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar  (PSBB). Lewat PP ini, bandul bergerak ke pemerintah daerah. Disadari bahwa kompleksitas penanganan Covid-19 di daerah tidak dapat ditangani dengan satu kebijakan tunggal dari pusat. Dibutuhkan distribusi kewenangan pembentukan kebijakan ke daerah, sehingga lebih mendekati persoalan riil di lapangan, lebih terhubung ke manajemen sumber daya di daerah, serta menurunkan beban tekanan politik dalam relasi pusat dan daerah. Upaya ini juga demi mempertahankan dinamika sosial ekonomi lokal yang masih mungkin berlangsung di daeah-daerah dengan tingkat kerentanan pandemi belum terlalu tinggi agar tetap bisa berlangsung dan menopang kehidupan warga di dalamnya.

PP No.21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar  (PSBB) yang diikuti dengan Permenkes no. 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB memberikan ruang otonomi kepada daerah untuk mengambil kebijakan yang lebih efektif guna penanganan Covid-19, sekaligus menguntungkan pusat untuk bisa tetap mempertahankan indikator-indikator ekonomi sekaligus melepaskan tekanan politik di tingkat pusat. Ini berarti memindahkan dilema pusat ke daerah, dan menjadikan perimbangan dan tarik ulur berbagai kepentingan di daerah sebagai penentu utamanya. Dilema kesehatan dan ekonomi menjadi diskusi yang berlangsung di tingkat lokal, dengan keluaran kebijakan yang berbeda-beda di berbagai daerah. beberapa daerah mengajukan PSBB, sementara di daerah yang lain, sekalipun semua prasyarat PSBB terpenuhi, mereka lebih memilih untuk merumuskan kebijakan lokal mereka sendiri sebagai upaya tetap menjaga keseimbangan antara kekuatan ekonomi lokal dan pengurangan resiko kesehatan akibat Covid-19.

Kesimpulan

Secara umum sekali lagi dapat disimpulkan bahwa persoalan besar penanganan Covid-19 terletak pada ketidakpekaan yang memunculkan keterlambatan antisipasi, pemusatan tanpa diimbangi diimbangi kecepatan dukungan infrastruktur kesehatan di daerah-daerah, kelambatan penembangan infrastruktur kesehatan siaga Covid-19, dan ketidaksiapan lembaga-lembaga di daerah merespon penyebaran Covid-19.

Akibatnya kita kehilangan kecepatan dan momentum saat berlomba dengan daya sebar Covid-19. kekuatan partisipasi masyarakat dan swasta yang cukup masif, tidak dapat dimanfaatkan dengan baik untuk membendung ekspansi pandemi ini.

Dengan penyebaran yang bergeser ke daerah, serta distribusi kewenangan ke daerah, tantangan dan solusi penanganan Covid-19 ke depan jelas ada di daerah. Daerah akan dihadapkan pada tiga tantangan simultan : ketersediaan fasilitas kesehatan di daerah, dilema tarik ulur antara faktor kesehatan dan ekonomi (serta kepentingan-kepentingan lain), serta pergeseran wacana di tingkat nasional dan global ke pelonggaran protokol kesehatan, yang sejatinya belum waktunya untuk dilakukan di tingkat daerah.

Tantangan ini mengantar kita pada keharusan melakukan percepatan kesiapsiagaan daerah, pengembangan desain skenario kebijakan penanganan Covid-19 yang menopang perimbangan faktor ekonomi dan kesehatan, serta keharusan terus-menerus mewartakan kedisiplinan publik untuk melawan arus wacana yang terjadi.

Persoalan itulah yang akan kita diskusikan pada bagian selanjutnya dari seri tulisan ini.

Yogyakarta, 16 Maret 2020
Cyprianus Lilik K. P.


[1] https://nasional.tempo.co/read/1330079/gorontalo-umumkan-kasus-pertama-34-provinsi-terpapar-covid-19

[2] https://regional.kompas.com/read/2020/04/21/07145811/kasus-perdana-covid-19-pemkab-bima-naikan-status-jadi-tanggap-darurat

[3] https://covesia.com/news/baca/95741/kasus-perdana-seorang-warga-limapuluh-kota-positif-corona

[4] https://www.gatra.com/detail/news/469061/kebencanaan/covid-19-mengganas-pemerintah-perlu-langkah-pencegahan

[5] Dampak Corona, Kemdagri Belum Keluarkan Imbauan ke Daerah,” Berita Satu, 2 Maret 2020, https://www.beritasatu.com/nasional/604723/dampak-corona-kemdagri-belum-keluarkan-imbauan-ke-daerah

https://www.beritasatu.com/nasional/604723/dampak-corona-kemdagri-belum-keluarkan-imbauan-ke-daerah

[6] https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/134544/keppres-no-7-tahun-2020

[7] Muhammad Habib Abiyan Dzakwan, Memetakan Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menangani COVID-19, CSIS Commentaries DMRU-027-ID, 1 April 2020, https://www.csis.or.id/publications/memetakan-kesiapan-pemerintah-daerah-dalam-menangani-covid-19

[8] Diskusi pribadi dengan beberapa tenaga kesehatan dan relawan Covid-19 di beberapa daerah


[1] https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/14/183144165/ahli-peringatkan-gelombang-kedua-corona-di-eropa-tanda-awal-sudah-muncul, https://sosok.grid.id/read/412133597/ahli-peringatkan-gelombang-kedua-pandemi-corona-di-indonesia-sangat-mungkin-terjadi?page=all

[2] https://nasional.kompas.com/read/2020/05/15/22185601/jokowi-kita-harus-hidup-berdampingan-dengan-covid-19

[3] https://www.tribunnews.com/corona/2020/05/15/peringatan-who-virus-covid-19-tak-akan-hilang

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *