Gagasan Dasar

Pertama, Pancasila adalah memori, diskursus, konsensus, sekaligus elan pembebasan Indonesia : Pancasila tidak dapat dilepaskan dari sejarah pemerdekaan Indonesia. Pancasila adalah rekaman/catatan, narasi, diskusi, kegairahan, serta konseptualisasi sekaligus refleksi kolektif atasnya. Sebagai memori kolektif, Pancasila merekam ide-ide besar yang menggerakkan pergerakan kebangsaan : kemanusiaan, keadilan sosial, demokrasi kerakyatan, persatuan kebangsaan, serta ketuhanan. Trisila, socio nationalism, socio democratie, dan ketuhanan, jelas merujuk pada tiga spektrum ideologis yang menjadi tulang punggung pergerakan nasional. Sementara Ekasila, gotong-royong mengacu pada semangat paling dasar yang memungkinkan semua kekuatan rakyat bersatu, berkolaborasi, saling berkontribusi untuk merintis dan merajut keindonesiaan. Pancasila adalah satuan konsensual dari elan pemerdekaan. Maka jelas, Pancasila memiliki dimensi praksis yang kuat karena sejatinya ia lahir dari sebuah praksis pembebasan.

Kedua, Pancasila sebagai theory of praxis, teori untuk bertindak. Karena ia merekam, maka Pancasila bisa berfungsibalik menjadi panduan/manual praksis itu sendiri.Praksis apa ? Praksis memerdeka (liberation) dan praksis mengindonesia, menjadi satu bangsa Indonesia. Pancasila adalah theory of praxis.

Ketiga, Pancasila sebagai ruang terbuka dialektika. Upaya memahami Pancasila sama sekali tidak dapat dilepaskan dari “mengalami kembali” Pancasila : Menyelami kembali Pancasila sebenarnya mendalami kembali peristiwa, momen, dan makna pemerdekaan. Bukan sebagai satu sejarah tunggal ala Orde Baru, melainkan sebagai pengalaman bersama. Pancasila adalah ruang memori dari dialektika kolektif sebuah bangsa bernama Indonesia. Pada satu titik dialektika itu mencapai puncaknya dalam momentum politik kemerdekaan, dan komitmen final bahwa tentang nilai-nilai yang melandasi hidup bersama bernama Indonesia.

Keempat, revitalisasi Pancasila baik bila diawali dengan menyelami semangat jaman yang melahirkan Pancasila, memahami diskusi-diskusi di dalamnya, aspirasi, kreasi, serta kolaborasi di dalam iklim pergerakan nasional.

Untuk itu dibutuhkan pandangan yang jernih, menyeluruh, kaya, dan terbuka pada keragaman gagasan dan dinamika sosial kemasyarakatan yang ada pada saat itu. kita selayaknya juga memahami dan kritis terhadap distorsi-distorsi yang lahir dari penarasian Orde Baru yang bertahan hingga saat ini dan terus dipelihara berbagai pihak yang berkepentingan. Distorsi semacam ini berbahaya bukan hanya karena membelokkan dan mengaburkan realitas melainkan rentan pada manipulasi politik.

Revitalisasi bukan saja membutuhkan “menangkap semangat”, melainkan juga menjadikan Pancasila sebagai “prinsip pengelolaan proses”, tujuan yang mau dituju, serta yang tak kalah penting, Pancasila sebagai kepribadian, yang membentuk karakter, perspektif, perilaku pribadi-pribadi di dalamnya. Semakin Pancasila dihidupi sebagai “theory of praxis”, kearifan-kearifan bertindak, semakin upaya revitalisasi itu mampu mengembangkan Pancasila sebagai nilai sekaligus rumah bersama manusia nusantara.

Hanya dengan pengalaman menyelami sejarah pergerakan nasional, kita bisa menyingkap kembali nalar dan semangat pemerdekaan yang menderu di era pergerakan nasional.

Teori U dan proses Emansipasi

Otto Scharmer bersama rekan-rekannya di Institut Teknologi Massachusetts (MIT) mengembangkan teori U sebagai teori manajemen perubahan. Teori ini merekonstruksi bagaimana proses perubahan itu terjadi dan bagaimana proses emansipasi dibangun hingga menjelma menjadi perubahan.  

Bagi Scharmer, proses perubahan dimulai dari menyimak tanda-tanda jaman, mencerna pola-pola masa lalu, melihat realitas baru yang datang, merasakan, mendengarkan suara hati, menyatakan panggilan perubahan, menjernihkan, merencanakan/mengembangkan model, dan mengorganisasikan perubahan.

Sejarah Indonesia secara umum dapat diletakkan pada skema transformasi ini. Keindonesiaan diawali terutama dari lahirnya intelektual muda Indonesia yang mencecap pendidikan humanis liberal barat. Mereka yang secara kultural dibesarkan dalam lembaga pendidikan dan lingkungan pemikiran Barat, ingin mengidentifikasikan dan menyetarakan dirinya dengan kaum kolonial di nusantara.

Menyadari bahwa mereka tidak diterima, perlawanan sosiopsikologis muncul, dan dengan cepat bertaut dengan fenomena ketertindasan di akar rumput, mereka terutama bertemu di ruang jurnalistik yang menjadi titik temu antara intelektualitas, advokasi, dan opini publik. Inilah generasi Dr. Abdul Rivai yang disusul oleh RM Tirto Adhisoerjo yang bertumpu pada jurnalisme untuk membela anak bangsa yang tertindas. Dengan cepat pengalaman atas realitas (open mind) menemukan bentuk kesadaran emosional (open heart), dan menemukan kualitas intelektual ( misal : dr Wahidin) hingga menjelma menjadi kesadaran kritis-politis (Indische Partij).

Indishce Partij menjadi momen “open will” bagi kehidupan bangsa ini, karena partai inilah yang untuk pertama kalinya menyerukan Indonesia merdeka. Momen ini bertahan hingga Sumpah Pemuda 1928. Seiring dengan itu mulai terjadi kristalisasi gagasan, konsep, dan format dasar bangsa dan negara yang dicita-citakan. Bersamaan dengan itu, berlangsung pula dialog dan penemuan konsensus bersama dari beragam elemen pergerakan nasional. Inilah momen prototyping dalam fase sejarah kebangsaan, yang semakin intensif dalam pembentukan dan persidangan BPUPK. Berkat pengeboman Nagasaki dan Hiroshima, momen ini mengalami percepatan hingga berpuncak pada peristiwa “performing” berupa proklamasi Kemerdekaan RI 1945.

Pancasila dan Deklarasi Kemerdekaan

Dalam pidato tahunan presiden tahun 1961, Bung Karno menegaskan sentralitas pembukaan UUD 1945 sebagai bagian tak terpisahkan dari Proklamasi kemerdekaan. Bagi Bung Karno :

“Proklamasi” tanpa “Declaration” berarti kemerdekaan kita tidak mempunyai falsafah. Tidak mempunyai Dasar Penghidupan Nasional, tidak mempunyai pedoman, tidak mempunyai arah, tidak mempunyai “rasion d’etre”, tidak mempunyai tujuan selain daripada mengusir kekuasaan asing dari Ibu Pertiwi.

Sebaliknya, “Declaration” tanpa “Proklamasi” tidak mempunyai arti. Sebab, tanpa kemerdekaan, maka segala falsafah , segala dasar dan tujuan, segala prinsip, segala ‘isme’, akan merupakan khayalan belaka, -angan-angan kosong melompong yang terapung-apung di angkasa raya.

Pidato Presiden RI 17 Agustus 1961, RESOPIM (Revolusi-Sosialisme Indonesia-Pimpinan Nasional),

Dan lebih jauh lagi, Pembukaan UUD 1945 sebagai “Deklarasi Kemerdekaan” bukan hanya sebuah pernyataan politik tetapi sekaligus elan (semangat), konsensus, dan memori jaman. Deklarasi Kemerdekaan ini, dengan tanpa bermaksud apapun selain meraih substansi gagasan secara lebih mengalir dapat dibahasakan ulang sebagai berikut :

Bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa, hingga tak boleh ada lagi penjajahan di muka bumi, karena ia bertentangan dengan kemanusiaan dan keadilan. Bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia telah mengantar rakyat bangsa ini ke pintu kemerdekaan sebuah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Atas berkat Tuhan dan niat luhur kita, supaya menjadi bangsa yang hidup merdeka, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Selanjutnya, untuk membentuk pemerintah yang melindungi bangsa dan negeri Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakaan ketertiban dunia, maka diwujudkanlah kemerdekaan itu dalam UUD dan dalam susunan kenegaraan yang berdasarkan kepada berkedaulatan Rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Deklarasi ini berujung pada pernyataan bahwa seluruh bangunan perjuangan rakyat selama sekian tahun perjuangan nasional, didasarkan pada lima prinsip dasar yang selanjutnya kita kenal sebagai “Pancasila”.

Deklarasi ini menguraikan arus historis, arus logis, serta arus aspiratif yang dilalui bangsa ini hingga mewujudkan dirinya. Deklarasi ini merekam sekaligus memori dan mimpi kolektif –setidak-tidaknya semangat yang hidup di nalar para pemimpinnya yang utama. Ia sekaligus bertutur juga tentang bagaimana proses itu dilalui dan nilai-nilai yang diraih sepanjang proses pergerakan kebangsaan itu dan menjadi prinsip-prinsip yang –setelah melalui proses politik di masa lalu- diterima secara kolektif sebagai proses pemandu ke masa depan hidup bersama.

Pancasila sebagai tindakan pemerdekaan

NOB, Negara Orde Baru mengambil alih konsep Pancasila dan sama sekali mengubah elan menjadi norma sosial. Ia bukan lagi “sesuatu di dalam diri”,  melainkan struktur normatif yang dipaksakan demi membangun kohesi dan kepatuhan sosial. Pancasila menjadi sesuatu di luar diri subyek imajiner manusia nusantara. Pancasila berakhir sebagai elan pemerdekaan, karena ia berubah menjadi otoritas eksternal, dilengkapi dengan struktur pemaksa negara. Bahkan ia dilengkapi dengan trauma historis yang mengorbankan jutaan nyawa komplit dengan mekanisme memori semu manipulatif untuk sewaktu-waktu diaktifkan demi pengendalian sosial dan agenda politik bilamana dibutuhkan.

Pemerdekaan selalu memiliki dua sisi, pemerdekaan internal dan pemerdekaan eksternal. Dalam deklarasi ini, Pancasila bukan hanya nilai tetapi sekaligussebuah praksis pemerdekaan. Dalam pidato-pidatonya, Bung Karno selalu menekankan Pancasila sebagai laku pemerdekaan ganda : transformasi pribadi menjadi pribadi merdeka, sekaligus transformasi sebuah bangsa menjadi bangsa merdeka. Pemerdekaan diri ala manusia nusantara dikawal oleh lima nilai dasar : spiritualitas yang berkebudayaan, internasionalisme (persaudaraan universal), persatuan sebagai satu bangsa, demokrasi deliberatif, serta semangat keadilan sosial.

Menemukan kembali Pancasila sebagai praksis pemerdekaan, berarti memulihkan kembali relasi hermeneutis internalitas dan eksternalitas dari Pancasila. Pancasila idealnya dipulihkan sebagai tindakan berdialog ke dalam dan ke luar dari manusia Indonesia. Lewat proses inilah Pancasila sebagai “theory of praxis” bekerja mentransformasikan subyek sekaligus dunia di sekitarnya. Pancasila sebagai tindakan pemerdekaan manusia nusantara.

Yogyakarta, 25 Juni 2020

CLKP

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *