Hari Anti Perdagangan Manusia 30 Juli 2020

Apakah karya keselamatan Allah itu masih berlangsung di tengah kegelapan yang makin mendalam ? Tanya Romo Paschalis Saturnus, Pr mengawali uraiannya dalam konferensi pers online, 29 Juli 2020 lalu.

Covid dan human trafficking

Covid-19 tak mengenal batas-batas ekonomi, sosial, politik, gender, hingga agama.  Dengan keragaman masyarakat terdampak, memunculkan pula dampak yang berbeda-beda skala dan kedalamannya di setiap elemen masyarakat yang ada. Covid-19 menjadi economic attack pada kaum miskin yang notabene adalah kelompok paling rentan terhadap perdagangan manusia.

Dampak serangan ekonomi terhadap komunitas rentan ini begitu luas dan dalam. 

“Dalam situasi seperti ini, orang bisa melakukan hal-hal di luar perkiraan kita,” tutur Pdt. Emmy Sahertian dalam konferensi pers sekaligus diskusi online pada 29 Juli 2020, yang diselenggarakan oleh jaringan Zero Trafficking Zone, yang menghimpun di antaranya Migrant CARE, Vivat Indonesia, Fahmina, dan Interfidei menyambut Hari Anti Perdagangan Manusia 2020. “Di NTT kami mengelola Rumah Harapan, rumah aman. Kami menyadari KDRT berbasis gender ini akan tinggi akibat Covid-19, ternyata benar. Perekrutan anak untuk bekerja di tempat lain juga kami temukan.”

Konferensi pers ini menghadirkan Ibu Maria Ulfah dari Fahmina Institute, Pdt. Emmy Sahertian dari Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT), Romo Paschalis Saturnus dari Komisi Keadilan dan Perdamaian-Pastoral Migran dan Perantau (KKP PMKP) Keuskupan Pangkal Pinang. Diskusi ini juga menghadirkan Sr. Genobeba Amaral, SSpS  dan Romo Paulus Rahmat, SVD dari Vivat Internasional Indonesia. Acara ini dimoderatori oleh Wahyu Susilo dari Migran CARE.

“Apapun bisa masyarakat lakukan termasuk melakukan kriminal.” Lanjut Pdt Emmy. Peningkatan kekerasan dalam rumah tangga, kasus penjualan istri oleh suami, pelacuran anak, sudah terjadi di tengah-tengah kita.

Tekanan ekonomi ini sulit direspon dan diantisipasi karena pertama, kecepatan bencana non alam yang terjadi tidak memungkinkan dipersiapkannya langkah strategis dan taktis untuk merespon, kedua, korban Covid-19 bukan hanya mencakup kelompok rentan perdagangan manusia melainkan semua orang termasuk para pegiat advokasi perdagangan manusia dan pejabat publik terkait. Ketiga, di wilayah media dan kesadaran publik, isu perdagangan manusia mau tidak mau terpinggirkan oleh Covid-19.  

 Selain itu, “di masa pandemik ini, selain hambatan mobilitas dalam layanan untuk para korban perdagangan manusia, kebijakan sekuritisasi yang berpotensi pada kriminalisasi pada para aktivis pembela korban perdagangan manusia juga terjadi,” ungkap Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant CARE. Selain itu, dalam ranah tata kelola anggaran refocusing program untuk penanganan COvid-19 juga menyebabkan semakin menurunnya sumber daya yang semula dialokasikan bagi upaya penanganan perdagangan manusia.

Problem-problem klasik

Selain itu, upaya mengatasi TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) masih terus dihadapkan pada tantangan-tantangan klasik. Tantangan-tantangan ini secara umum dapat dikelompokkan ke dalam 4 kluster isu : pada kelompok rentan itu sendiri, di ranah politik, di regulasi dan kebijakan, serta di ranah publik masyarakat itu sendiri.

Pada tingkat kelompok rentan terhadap perdagangan manusia itu sendiri, situasi kemiskinan dan rendahnya pendidikan masih menjadi sebab yang utama.  Keduanya adalah problem utama yang harus diatasi sebagai langkah pencegahan di hulu persoalan. “Romo mau pulangkan kami ? Apa Romo bisa kasih makan kami punya anak ?” Sharing Romo Pascal tentang suara-suara buruh migran di Batam. Sementara itu, Ada persoalan pendidikan yang lemah sehingga mereka rentan diperbudak, dibodohi dan diperdaya. Tanpa mengatasi dua tantangan di hilir ini, upaya pencegahan lain sepertinya tidak berdaya dan tidak memiliki efek yang signifikan.

Pada lapisan politik, kemauan politik aparat dan penguasa,serta  politik kepentingan yang turut bermain. Seringkali adanya persilangan jejaring penguasa dengan mafia perdagangan manusia sangat mempengaruhi kecepatan dan kedalaman  upaya penanganan perdagangan manusia. Agenda-agenda kepentingan politik juga seringkali menunda atau menghambat upaya penanganan TPPO. Pergantian pejabat publik juga menjadi persoalan tersendiri, karena masing-masing pejabat memiliki perspektif dan kepekaan tersendiri

Di ranah regulasi, kebijakan, penganggaran, dan lemahnya implementasi, tata regulasi belumlah jelas. masih sangat banyak celah kebijakan yang bisa dimanfaatkan mafia perdagangan manusia terutama di ranah pemda.  Penanganan TPPO juga dihadapkan pada lemahnya implementasi. Undang-undang dan peraturan yang dibuat semata-mata hanya menjadi komitmen di atas kertas. Tidak ada aksi kongkrit pencegahan di perbatasan dan pemotongan di rantai hulu hilir perdagangan manusia. Seringkali, ada regulasi yang dibuat yang dalam prakteknya justru menjadi sumber kekayaan bagi oknum dan ruang masuk para mafia. Di masa Covid-19 ini dipersulit dengan kemandegan proses pengadilan dengan adanya protokol pembatasan interaksi.

Di wilayah kebijakan, tidak ada rencana aksi daerah bagi upaya pencegahan dan penanganan TPPO.

Sementara integrasi pilihan kebijakan dan produk regulasi dari hulu ke hilir juga belum terintegrasi dengan baik.  Dalam rantai perdagangan manusia juga ada kecenderungan pemda hilir melepas tanggung jawab dengan menyatakan, “Mereka bukan warga kita.” Problem yang lain muncul di wilayah penganggaran, dengan kecenderungan pemda melepas tanggung jawab pembiayaan (“tidak adamata  anggaran untuk ini”), terutama khususnya di pemda yang menjadi hilir perdagangan manusia dengan alasan yang sama.

Sementara itu, di ranah publik, kesadaran publik akan ancaman perdagangan manusia masih rendah dan sangat mudah teralihkan oleh isu-isu yang lain. Isu perdagangan manusia adalah isu marginal, terlebih lagi mayoritas kasus terjadi di luar pulau Jawa sehingga kurang mendapat tempat di media arus utama nasional.

Di antara berbagai isu klasik ini, para pembicara dalam Konferensi Pers ZTN(Zero Trafficcing Zone) sepakat bahwa kemauan politik eksekutif, legislatif, dan birokrat menjadi kunci utama pencegahan dan penyelesaian masalah.  

Mutasi modus perdagangan manusia

“Kejahatan itu berproses, ia bermutasi, perubahan modus dari para mafia itu bisa terjadi hanya dalam 15 menit, 3 detik, padahal doa doa kita masih sama terus seperti dulu.”Tutur Pdt Emmy.

Para pembicara merekam terjadinya perubahan modus perdagangan manusia seiring dengan perkembangan waktu. Sr. Genobeba mencatat digunakannya modus perkawinan pesanan, dengan perempuan muda sebagai sasarannya.

Pdt Emmy menyatakan adanya peralihan rupa modus perdagangan manusia menjadi lebih lunak, dengan memanfaatkan jejaring di lingkaran keluarga. Pelaku perdagangan manusia bukan lagi sosok yang “seram” yang melakukan penculikan, melainkan kerabat yang menawarkan bekerja di luar negeri atau di daerah lain, namun ujung-ujungnya masuk ke dalam mafia perdagangan manusia. Modus yang lebih canggih sekaligus sadis dipaparkan Romo Paschalis dari pengalaman pastoralnya di Kepulauan Riau. “Di Batam ini kami menemukan modus mafia perdagangan orang yang sadis. Dengan membungkusnya dengan agama. (Para mafia perdagangan manusia) mendatangkan orang-orang Kristiani dari berbagai daerah di bawah umur. Mereka ‘membaptisnya’, sesudah pembabtisan, hadir surat babtis baru dengan umur diratakan. Mereka diminta ‘bekerja melayani Tuhan”. Jangan bertanya soal gaji karena ini bekerja ‘melayani Tuhan.’ Ternyata dalam lingkungan keagamaan trafficking juga masuk. Ibarat kanker stadium 4 yang menyebar di berbagai sel.”

Kecepatan para pelaku kejahatan perdagangan manusia mengubah modus ini seringkali gagal diimbangi kemampuan para pejuang anti perdagangan manusia dan para penegak hukum. Situasi ini melahirkan tantangan besar bagi upaya pencegahan dan penanganan perdagangan manusia. Kata Pdt. Emmy, “Saya mendapat kesan kalau kejahatan itni bermutasi, dan mengganti modus dan wajah berbeda- beda, maka kita hars siap setiap saat untuk merubah gaya. “

Lima pilar mengatasi TPPO

Maria Ulfah dari Fahmina Institute menyebut setidaknya ada lima pilar mengatasi TPPO. Pertama, individu dan masyarakat rentan itu sendiri harus dikuatkan sebagai agen agar mampu memperjuangkan diri mereka sendiri. Mereka harus memahami resiko-resikonya, bahkan diberi tahu cara melepaskan diri seandainya masuk perangkap perdagangan manusia. Apa yang harus dilakukan bila menghadapi resiko terkunci dan tidak bisa keluar dari jeratan TPPO. Penguatan agensi harus dilakukan di dalam masyarakat rentan, terutama pada perempuan dan anak.

Pilar kedua mengatasi TPPO ada di tingkat meso, yakni masyarakat itu sendiri. Harus diupayakan  adanya peningkatan akses informasi maupun peningkatan kualitas layanan di akar persoalan yang menjadi faktor pendorong perdagangan manusia ini. Akses tersebut tidak hanya diadakan, tetapi dipastikan kualitas dan aksesnya sampai kepada individu sebagai agen terdepan.

Pilar ketiga ada pada peran lembaga-lembaga agama, entah itu Gereja, pesantren, maupun lembaga-lembaga agama yang lain. Semua lembaga agama harus menjadi bagian integral dalam upaya penanganan TPPO. Para pemuka agama dituntut agar tidak hanya terhenti pada ceramah, tetapi harus secara proaktif turun melakukan pencegahan terjadinya perdagangan manusia. Pemuda dan lembaga agama harus ikut memperjuangkan martabat manusia sebagai citra Sang Pencipta yang tertinggi. Pdt. Emmy menggarisbawahi perlu pendekatan pastoral baru agar Gereja semakin efektif menjalankan mandat kemanusiaan ini. “Sebagai pendeta harus ada transformasi cara kami menyiapkan umat, tidak hanya ritualistik di atas mimbar, tetapi juga advokasi dan pastoral di lapangan, harus ada loncatan modal penggembalaan baru.”

Hukum dan penegakannya menjadi pilar keempat upaya penanganan TPPO. Meski secara tertulis Sudah cukup banyak dan jelas produk hukum perdagangan manusia , di implementasinya pemerintah harus lebih serius, memastikan seluruh regulasi berjalan lengkap dengan seluruh instrumen dan aparaturnya.

Pilar kelima penanganan perdagangan manusia terletak pada adanya koordinasi yang komprehensif mulai dari tingkat warga dan komunitas hingga pemda. Semua lini harus dikoordinasi dengan baik untuk memastikan berfungsinya semua layanan yang bisa mencegah terjadinya perdagangan manusia.

Tantangan pengarusutamaan perdagangan manusia di tengah Covid-19

Bagaimanapun juga Covid-19 menyebabkan upaya penegakan lima pilar ini menjadi semakin sulit utnuk dilakukan. sebagaimana dicatat pada bagian awal tulisan ini, peningkatan kerentanan, prioritas kebijakan, prioritas penganggaran, hambatan penegakan hukum, hingga membangun dan memelihara kesadaran publik atas TPPO menjadi daftar persoalan yang harus diatasi bagi upaya advokasi perdagangan manusia di tengah Covid-19.

Kebutuhan untuk membuka mata publik dan menempatkan kejahatan perdagangan manusia terus-menerus di dalam ruang pandang mereka sangat menantang dilakukan di tengah Covid-19. Bagaimanapun juga info human trafficking sangat tidak seksi, apalagi di tengah dominasi pemberitaan Covid-19 saat ini.

Dunia media di erah Covid-19  sangat hospital-based, dan communal-based, tutur pdt Emmy. Lapis-lapis kerentanan di tengah masyarakat tidak banyak terungkap di media arus utama. SItuasi ini berusaha diatasi para pegiat anti perdagangan manusia dengan mengangkatny amelalui media virtual dan media sosial.

Secara khusus, pemberitaan pelayanan kargo yang dilakukan Sr. Laurentina, PI dan rekan-rekan cukup mampu mengangkat isu perdagangan manusia dan mencuri momentum di tengah Covid-19. Sementara di sisi lain, upaya kemitraan dengan para jurnalis terus dibangun untuk terus mendesakkan penegakan hukum.

“Ketika kami mempublikasikan (perdagangan manusia), akan terungkap anatomi dari kejahatan itu sendiri.” Kata Pdt Emmy.

Ketahanan, ketekunan, terus bekerja, dan terus bekerja

Apakah karya keselamatan Allah itu masih berlangsung di tengah kegelapan yang makin mendalam ? Tanya romo Paschalis mengawali uraiannya dalam konferensi pers online, 29 Juli 2020 lalu. Ada nada duka yang mencari-cari harapan dari ucapan Romo Paschalis tersebut.

Nada putus asa juga terasa dalam komentar Ikky Smnartina Prayitno, seorang pegiat anti perdagangan manusia. Semua sudah bergerak, semua sudah dilakukan. Apa saja yang tidak dilakukan dari teman-teman aktivis di Kupang ? Apa yang salah ? apa yang tidak beres dengan kita sebenarnya ? Sementara kejahatan perdagangan terus bermutasi semakin canggih dan berjalin kelindan dengan kekuasaan, upaya penangannya seakan-akan berhenti di jalan.

“Tetapi kita tidak berhenti, hanya karena hasilnya belum begitu banyak,” kata Pdt. Emmy. “Kami tidak boleh lelah. Hanya orang yang setia yang punya kekuatan stabil yang bisa mengungkapkan (kejahatan ini) terus-menerus. Kami tidak akan mundur meskipun hasilnya nol , kami akan tetap ada di garda depan, untuk mengungkap suara-suara dari dalam peti mati itu.”

“Seperti kisah Orang Samaria yang baik,” Tutur Romo Paschalis, “setelah kisah perampokan di Samaria itu terjadi, sampai sekarang masih ada orang dirampok di jalanan. Kisah itu tidak berbicara tentang menghentikan kejahatan, Kisah itu berbicara tentang kesediaan untuk terlibat dan menolong. Kristus juga tidak sukses karena mati di kayu salib, masih banyak persoalan yang ditinggalkanNya. Tetapi Ia setia sampai wafat di salib. Apakah kita lari seperti dua belas rasul, atau kita sama-sama sampai di titik terakhir.”

Cyprianus Lilik K.P.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *