Banyak pendapat menyatakan bahwa fenomena migrasi muncul seiring dengan terjadinya kesenjangan ekonomi, sebagai akibat ketidakseimbangan pembangunan ekonomi, sosial, dan politik yang terjadi di ranah global. Tren ekonomi dan demografi seolah menjadi satu paket isu saat fertilitas di negara-negara berkembang jauh lebih tinggi dibandingkan di negara-negara maju. Tren semacam itu turut membentuk pola migrasi yang terjadi antar-negara.

Salah satu ancaman terbesar dari masifnya arus migrasi adalah praktik-praktik perdagangan manusia (human trafficking). Secara konsep, perdagangan manusia berbeda dengan penyelundupan manusia. Perdagangan manusia merupakan praktik kejahatan yang tidak diinginkan, terutama orang yang menjadi “komoditas perdagangan”. Seseorang tidak mungkin diperdagangkan secara sukarela, sedangkan penyelundupan manusia sering dianggap sebagai sebuah kejahatan “administratif”. Praktik penyelundupan manusia membentuk pola jaringan kejahatan multi-aktor, dari penyelundup, agen, makelar, dan tidak jarang juga oknum birokrasi pemerintah. Orang atau sering disebut pekerja migran pada umumnya memilih untuk dibantu oleh penyelundup untuk memotong persyaratan dan prosedur yang ditentukan oleh otoritas pengampu. Motif ekonomi dan kemiskinan menjadi alasan utama dibalik maraknya praktik perdagangan dan penyelundupan manusia masih terus berlangsung hingga saat ini.

Baik perdagangan maupun penyelundupan manusia ini kedua-duanya hampir selalu meninggalkan persoalan serius. Persoalan biasanya muncul tidak hanya di wilayah domestik korban (keluarga), seperti: banyaknya anak yang terlantar karena ditinggal orangtua, tumbuh kembang anak sekolah tanpa pengawasan dan kasih sayang orang tua, dan dampak-dampak serius lain di dalam keluarga korban. Di luar wilayah domestik tersebut banyak persoalan muncul, antara lain: kasus kekerasan fisik dan seksual terhadap pekerja migran ilegal, kasus konflik hubungan industrial pekerja migran ilegal dengan perusahaan yang mempekerjakannya, dan sebagainya.

Struktur demografi kabupaten/kota yang menjadi cakupan wilayah KAS bisa dikatakan cukup rentan terhadap ancaman praktik-praktik perdagangan dan penyelundupan manusia. Hal ini tampak dari fenomena penduduk yang cukup besar, terbatasnya lapangan kerja, serta fenomena kemiskinan yang terjadi hampir merata di Jawa Tengah dan DIY. Perlu perhatian khusus dari semua pemangku kepentingan agar tren migrasi tersebut tidak menghasilkan multiplier-effect negatif.