Hak beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama/keyakinan yang dianutnya merupakan salah satu hak konstitusional setiap warga negara. Negara wajib menjamin terpenuhinya hak konstitusional tersebut. Namun demikian, hingga sekarang masih saja banyak terjadi kasus pelanggaran hak beribadah/beragama dan kasus-kasus sejenis lain yang mengancam pluralitas dan toleransi di dalam masyarakat.

Secara umum terdapat 2 (dua) faktor yang ditengarai berkontribusi terhadap lahirnya kasus-kasus semacam itu, yakni: faktor struktural, terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mendukung prinsip-prinsip toleransi dan pluralisme. Dalam konteks ini kapablitasi dan kapasitas pemerintah untuk melindungi segenap warganya menjadi tolok ukur keberhasilannya. Hal tersebut menjadi ujian bagi visi dan keberanian pemimpin mengemban amanat konstitusi. Kedua, faktor kultural, dimana intoleransi terjadi lantaran menguatnya gerakan-gerakan intoleransi akibat globalisme. Salah satu yang paling mencolok adalah masifnya gerakan Wahabisme atau sering juga disebut Salafisme. Salah satu cirinya adalah pandangan yang menolak demokrasi dan Pancasila serta tradisi takfir (pengkafiran) kepada mereka yang tidak sejalan dengan ideologi mereka. Kedua faktor di atas saling terkait. Intoleransi yang terjadi di level kultural biasanya “didukung” oleh problem-problem struktural seperti pembiaran atau bahkan keterlibatan negara di dalamnya.

Kasus-kasus intoleransi yang terjadi di wilayah KAS sejauh ini tercatat berjumlah ratusan. Hal ini menjadi tantangan serius bagi Gereja Katolik untuk berkontribusi menyelesaikan persoalan tersebut. Tidak cukup hanya menghentikan kasus serupa, tetapi juga merancang kebijakan mapun program yang tepat untuk mencegah kasus-kasus serupa terjadi di kemudian hari.