Paradigma pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia sejauh ini mengabaikan pendekatan perlindungan (konservasi) terhadap local existing socio-ecology. Eksploitasi sumber daya alam besar-besaran dilakukan tanpa menimbang dampaknya bagi lingkungan sekitar, baik ekosistem lingkungan maupun masyarakat sekitar. Dampaknya, lingkungan dan manusia menjadi korban.

Pemerintah rupanya secara reflektif juga mengakui fakta-fakta tersebut. Bahkan kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara lugas mendorong terpenuhinya prinsip-prinsip keberpihakan dalam arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, yang meliputi[1]pertama, prinsip aktualisasi Nawa Cita terutama menyangkut kehadiran negara di tengah rakyat, tata kelola pemerintahan yang demokratis, membangun perdesaan dan small holders, menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik, reformasi sistem dan penegakan hukum serta produktivitas rakyat dan kemampuan daya saing dan restorasi sosial; Kedua, kualitas lingkungan hidup untuk pemenuhan hak azasi manusia; Ketiga, prinsip produksi dan konservasi (sustainable development)Keempat, hutan untuk kesejahteraan rakyat dan citizenship; Dan kelima, pendekatan ekosistem dan penataan kelembagaan pusat dan daerah (inter-government relation).

Namun harus disadari juga bahwa arah kebijakan apapun dari pemerintah tidak akan efektif jika para pelaku di dunia usaha, baik sektor publik maupun privat, tidak mau terlibat dan berupaya serius mendukungnya. Secara jujur harus diakui, bahwa tidak banyak pelaku usaha (terutama di sektor privat) yang mau terlibat dalam upaya tersebut dengan dalih costly, tidak efisien. Yang terjadi kemudian adalah kerusakan lingkungan dimana-mana. Kerusakan lingkungan hidup esensinya terjadi karena adanya tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung sifat fisik dan/atau hayati sehingga lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan maupun menghasilkan kemanfaatan untuk masyarakat yang lebih banyak.

Gereja KAS sebagai bagian dari elemen kebangsaan, sudah semestinya terlibat pro-aktif menyumbangkan gagasan dan secara tegas menyatakan keberpihakannya kepada pembangunan berwawasan lingkungan. Setidaknya dalam beberapa tahun belakangan ini di wilayah KAS, yakni sekitar Gunung Merapi dan Pegunungan Kendeng, isu kerusakan lingkungan dan masifnya perlawanan masyarakat terhadap eksploitasi sumber daya alam setempat mulai mengemuka. Hal tersebut seolah menjadi tantangan terhadap komitmen keberpihakan Gereja kepada masyarakat kecil terdampak.

[1] Dalam dokumen “Refleksi Kerja 100 Hari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan”