Mengenal Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan (KKPKC) Keuskupan Agung Semarang (KAS)
Oleh: Rm. FX Endra Wijayanto, Pr

Komisi Keadilan dan Perdamaian serta Keutuhan Ciptaan baru saja diresmikan keberadaannya di Keuskupan Agung Semarang. Promulgasi Komisi ini disampaikan oleh Romo Sukendar, Administrator Diosesan, di Pusat Pastoral Sanjaya Muntilan, tgl 5 Oktober 2016. Bahkan, banyak Keuskupan di Indonesia ini belum mempunyai komisi yang sama. Meski demikian, dibeberapa Keuskupan JPIC (Justice and Peace and Integrated of Creation) nama lain dari komisi tersebut telah berbuat banyak lewat kongregasi/ tarekat yang ada di Keuskupan tersebut.

Beberapa saat setelah baru saja pindah tugas dari Komisi Kepemudaan ke Paroki Pakem, Bapak Uskup, Mgr Y. Pudjasumarta, menghubungi saya. Beliau berpendapat bahwa ada persoalan-persoalan yang tidak mampu dipikirkan oleh romo paroki. Persoalan itu berkaitan dengan soal intoleransi, ketidakadilan, advokasi pada orang orang yang mengalami ketidakadilan, kerusakan alam, dan banyak lagi. Kasus di Temanggung, soal perusakan gereja oleh ormas tertentu, adalah salah satu contoh. Hal lain, misalnya, soal peristiwa sensitif Kraton Yogyakarta. Gereja Katolik (secara institusional) dinilai berada di balik munculnya Sabda Raja yang dianggap oleh sebagian orang kontroversial. Karena semakin banyaknya kasus semacam itu dan selama ini Gereja Katolik dianggap terlambat dalam menanggapi, Bapak Uskup berpendapat perlu segera dibentuk Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan (KKPKC) di Keuskupan Agung Semarang. Beliau kemudian meminta saya untuk membidangi KKPKC ini. Ini pekerjaan yang tidak mudah karena harus mulai dari awal membuat kerangka, bagan, ruang gerak pelayanan pastoral komisi baru itu.
Dalam perjalanan waktu, akhirnya kami menunjuk bahwa hadirnya Komisi KKPKC diharapkan dapat mencermati, mengadvokasi dan menjawab persoalan persoalan sosial yang berkaitan dengan ketidakadilan dan tindakan negatif yang menyentuh hak asasi manusia. Tak dapat dipingkiri, di negara kita, kesatuan dan persatuan bangsa sering diancam oleh tindak kekerasan, aksi fundamentalistik, kepentingan sektarian-primodialistik, serta arus kepentingan pemodal yang dapat bertindak semena-mena. Tak hanya persoalan antar manusia, alam pun sering terusak “hak asasinya” oleh orang yang ingin menguasai dan mengekspoitasinya sehingga kekayaan yang dipunyainya tak dapat dinikmati oleh masyarakat lain. Dalam persoalan seperti inilah Komisi Keadilan dan Perdamaian diharapkan dapat ambil bagian.
Sebelum diresmikan oleh Administrator Diosesan KAS, Rm. FX Sukendar, Pr, sebenarnya Komisi ini telah mulai aktif bekerja dalam mendampingi beberapa kasus terkait keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan di area KAS. KKPKC mendampingi proses sidang gugatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gua Maria Wahyu Ibuku Giriwening di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). IMB Gua Maria Giriwening digugat oleh kelompok-kelompok radikal yang mengatasnamakan warga setempat. Gua Maria ini secara administratif berada di Kabupaten Gunung Kidul, namun secara parokial masuk wilayah Paroki Wedi, Klaten.
Beberapa kasus lain yang KKPKC dampingi adalah kasus di Gereja Gondang, Klaten, di mana terjadi perusakan patung Yesus dan patung Bunda Maria yang dibuang ke sungai. KKPKC berkoordinasi dengan Romo Paroki dan juga anak seorang koster yang akhirnya dijadikan tersangka. Kasus lain yang juga kami dampingi adalah kasus Patung Wajah Kerahiman Yesus di Gereja Pajangan, Bantul. Keberadaan patung ini mendapat penolakan dari kelompok-kelompok radikal, seperti Front Jihad Islam (FJI) dan Forum Umat Islam (FUI) yang mengatasnamakan warga setempat. Mereka mempersoalkan tentang IMB patung dan juga undangan kepada warga muslim dalam acara peresmian patung yang dianggap oleh mereka sebagai penistaan agama. Persoalan ini juga mereka laporkan ke polisi dan Bupati Bantul. Kelompok-kelompok tersebut juga beberapa kali melakukan aksi demonstrasi di Gereja Pajangan.
Ada beberapa juga dalam kaitan dengan kasus-kasus “kecil/ personal” lain yang KKPKC dampingi. Misalnya: menemani umat dalam menghadapi persoalan ujaran tak menyenangkan di Medsos (Muntilan dan Mertoyudan) dan juga memberikan jalan keluar bagi persoalan pribadi yang berhubungan dengan hukum.
Dalam melakukan pendampingan kasus-kasus ketidakadilan tentu saja KKPKC tidak bergerak sendirian. Komisi yang didalamnya ada banyak volunteer berjejaring dengan banyak pihak. Di lingkup komisi sendiri, para volunteer terbagi ke dalam beberapa tim seperti tim Advokasi, Litbang, Pendidikan, dan Jejaring. Soal jejaring dengan pihak banyak pihak, komisi ini telah mengadakan sosialiasi mengenai di 4 Kevikepan di area KAS. Ke depan juga akan dibentuk semacam Tim Kerja KKPKC di tiap Kevikepan. Selain itu tentu saja jejaring dengan para aktivis/pegiat keadilan perdamaian di luar Komisi juga terus kami rajut. Peran jejaring ini sangat penting dalam menghadapi berbagai kasus ketidakadilan. Jejaring ini tidak hanya internal dari kalangan umat Katolik saja tetapi juga lintas agama.
Saat ini KKPKC juga sedang menggodok pedoman/standard operational procedure (SOP) penanganan kasus yang akan segera disosialisasikan di tiap Kevikepan. Ke depan KKPKC juga akan mengadakan pelatihan paralegal bagi para pegiat keadilan dan perdamaian di tiap Kevikepan. Diharapkan para Romo Paroki juga mendapatkan pengetahuan paralegal agar jika terjadi kasus ketidakadilan maka tahu harus berbuat seperti apa. Umat juga bisa berperan serta dengan mulai berani berbicara dan berbuat jika terjadi ketidak-adilan di lingkungan mereka. Bagi generasi muda bisa dimulai dari hal kecil seperti tidak mencontek ketika ujian. Hal lain terkait keutuhan ciptaan juga bisa kita mulai dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi produksi sampah plastik, yaitu dengan membawa kantong plastik sendiri ketika berbelanja dan mengurangi membeli minuman kemasan.
Sekali lagi, Komisi ini masih baru di KAS. KKPKC masih akan terus berproses untuk lebih bisa menjadi suara Gereja Katolik, khususnya Keuskupan Agung Semarang, dalam menegakkan keadilan dan menjaga perdamaian, serta menjaga dan melestarikan keutuhan ciptaan. Gereja Katolik ada, hidup, dan berada di tengah dunia. Maka seluruh gerak kehidupan di masyarakat dan dunia tak pernah lepas pula dari keterlibatan Gereja. Baik buruknya dunia ini juga tanggung-jawab Gereja (Bdk. GS art. 7). Semoga Gereja Katolik juga mampu berperan serta dalam menjaga keutuhan NKRI yang belakangan ini sering mendapat serangan dari kelompok-kelompok radikal yang mengatasnamakan agama.
Semoga Gereja Katolik, khususnya Keuskupan Agung Semarang, dengan berjejaring dengan semua pihak yang mempunyai perhatian dan kepedulian yang sama semakin menjadikan negara Indonesia menjadi tempat yang adil dan damai dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *