Hak Asasi Manusia

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

UU 39 Tahun 1999 tentang HAM

UU 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik

UU 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik

Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial Budaya

UU 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial Budaya

UU 5 Tahun 1998 Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Kejam Tidak Manusiawi

UU 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial

Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Untuk Berorganisasi

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

UU 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan

Kovenan Hak Penyandang Disabilitas

UU 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Penyandang Disabilitas

Kovenan Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Keluarganya

UU 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarganya

Human Trafficking

UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

UU RI No. 14 Tahun 2014 tentang Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, EspeciallyWomen and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Permensos Ri No. 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA No. 6 Tahun 2014 TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 10 TAHUN 2012 TENTANG PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 TAHUN 2012 TENTANG PANDUAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERBASIS MASYARAKAT DAN KOMUNITAS

Peraturan Pemerintah No. 9 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DANATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Peraturan Presiden No. 69 TAHUN 2008 TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Narkotika

Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2011 TENTANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA TAHUN 2011-2015

Peraturan Bersama TENTANG PENANGANAN PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI

Peraturan Daerah PROVINSI DIY No. 13 Tahun 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF

Peraturan Gubernur  DIY No. 9 Tahun 2010 TENTANG STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENANGANAN MEDIS TAHANAN DAN NARAPIDANA KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ATAU ZAT ADIKTIF LAINNYA

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 11 Tahun 2014 TENTANG TATA CARA PENANGANAN TERSANGKA DANATAU TERDAKWA PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 3 Tahun 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATENKOTA

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2013 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Peraturan Menteri Kesehatan No. 13 Tahun 2014 TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA

Peraturan Menteri Kesehatan No. 2415 MENKES PER XII 2011 TENTANG REHABILITASI MEDIS PECANDU, PENYALAHGUNA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 TENTANG PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2010 TENTANG PREKURSOR

Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 TENTANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Surat Edaran No. 4 Tahun 2010 TENTANG PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBAN PENYALAHGUNAAN, DAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 TENTANG NARKOTIKA

Lingkungan Hidup

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 TAHUN 1992 TENTANG PENYESUAIAN HARGA GANTI RUGI TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN ABSENTEEGUNTAI

Nota Kesepahaman ANTARA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG SURVEI, PENGUKURAN, DAN PEMETAAN TEMATIK SERTA PENGUMPULAN DATA PERTANAHAN No. 3-

Penjelasan Atas PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA No. 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

Peraturan Daerah PROPINSI KALIMANTAN BARAT No. 5 TAHUN 2004 TENTANG RENCANA TATA RUANGWILAYAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT

Peraturan Menteri Agraria No. 8 TAHUN 1961 TENTANG PERATURAN TANDA-TANDA BATAS TANAH-TANAH HAK

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 TAHUN 1975 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI TATA CARA PEMBEBASAN TANAH

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 TAHUN 1987 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPERLUAN PERUSAHAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 TAHUN 1974 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI PENYEDIAAN DAN PEMBERIAN TANAH UNTUK KEPERLUAN PERUSAHAAN

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN MASALAH HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT

Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 24 Tahun 1963 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH-TANAH YANG SUDAH DITANAMI DENGAN TANAMAN KERAS DAN TANAH-TANAH YANG SUDAH DIUSAHAKAN SEBAGAI TAMBAK (T.L.N. No..

Peraturan Pemerintah No. 224 TAHUN 1961 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN

Peraturan Pemerintah No. 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL LampiranVII-PetaPola

Peraturan Pemerintah No. 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL Lampiran_I-PetaStruktur

Peraturan Pemerintah No. 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL lampiran_III_Jalan_Bebas_Hambatan

Peraturan Pemerintah No. 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL lampiran_II_Sistem_Perkotaan_Nasional

Peraturan Pemerintah No. 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL lampiran_IV_Pelabuhan

Peraturan Pemerintah No. 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL lampiran_IX_Kawasan_Andalan

Peraturan Pemerintah No. 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL lampiran_VIII_Kawasan_Lindung

Peraturan Pemerintah No. 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL lampiran_VI_Wilayah_Sungai

Peraturan Pemerintah No. 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL lampiran_V_Bandar_Udara

Peraturan Pemerintah No. 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL lampiran_X_Kawasan_Strategis

Peraturan Pemerintah No. 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

Peraturan Pemerintah No. 28 TAHUN 1977 TENTANG PERWAKAFAN TANAH MILIK

Peraturan Pemerintah No. 41 TAHUN 1964 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO.224 TAHUN 1961 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN

PROTOCOL TO PREVENT,SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONALORGANIZED CRIME

Protokol untuk Pencegahan, Penekanan dan Penghukuman Perdagangan Manusia. Khususnya Perempuan dan Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Kejahatan Transnasional yang Terorganisir

Rancangan Peraturan DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA NOMOR 00 TAHUN 0000 tentang MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN PEMANFATAN SUMBER DAYA ALAM

RANCANGAN UNDANG-UNDANG NOMOR … TAHUN … TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang  Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.pdf (125.7KB)

Undang-Undang 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960 PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Undang-Undang No. 11 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURALRIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA)

Undang-Undang No. 12 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK).pdf (99.0KB)

Undang-Undang No. 2 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN TANAH BUMBU DAN KABUPATEN BALANGAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Undang-Undang No. 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA

Undang-Undang No. 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Undang-Undang No. 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Undang-Undang No. 25 Tahun 1956

Undang-Undang No. 25 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Undang-Undang No. 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

Undang-Undang No. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Undang-Undang No. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang  Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN