Hak Asasi Manusia
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
UU 39 Tahun 1999 tentang HAM
UU 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik
UU 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik
Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial Budaya
UU 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial Budaya
UU 5 Tahun 1998 Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Kejam Tidak Manusiawi
UU 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial
Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Untuk Berorganisasi
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
UU 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan
Kovenan Hak Penyandang Disabilitas
UU 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Penyandang Disabilitas
Kovenan Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Keluarganya
UU 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarganya
Human Trafficking
UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
UU RI No. 14 Tahun 2014 tentang Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, EspeciallyWomen and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
Permensos Ri No. 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA No. 6 Tahun 2014 TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 10 TAHUN 2012 TENTANG PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 TAHUN 2012 TENTANG PANDUAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERBASIS MASYARAKAT DAN KOMUNITAS
Peraturan Pemerintah No. 9 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DANATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Peraturan Presiden No. 69 TAHUN 2008 TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Narkotika
Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2011 TENTANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA TAHUN 2011-2015
Peraturan Bersama TENTANG PENANGANAN PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI
Peraturan Daerah PROVINSI DIY No. 13 Tahun 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF
Peraturan Gubernur DIY No. 9 Tahun 2010 TENTANG STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENANGANAN MEDIS TAHANAN DAN NARAPIDANA KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ATAU ZAT ADIKTIF LAINNYA
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 11 Tahun 2014 TENTANG TATA CARA PENANGANAN TERSANGKA DANATAU TERDAKWA PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 3 Tahun 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATENKOTA
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2013 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
Peraturan Menteri Kesehatan No. 13 Tahun 2014 TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA
Peraturan Menteri Kesehatan No. 2415 MENKES PER XII 2011 TENTANG REHABILITASI MEDIS PECANDU, PENYALAHGUNA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 TENTANG PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA
Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2010 TENTANG PREKURSOR
Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 TENTANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Surat Edaran No. 4 Tahun 2010 TENTANG PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBAN PENYALAHGUNAAN, DAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 TENTANG NARKOTIKA
Lingkungan Hidup
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 TAHUN 1992 TENTANG PENYESUAIAN HARGA GANTI RUGI TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN ABSENTEEGUNTAI
Nota Kesepahaman ANTARA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG SURVEI, PENGUKURAN, DAN PEMETAAN TEMATIK SERTA PENGUMPULAN DATA PERTANAHAN No. 3-
Penjelasan Atas PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA No. 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
Peraturan Daerah PROPINSI KALIMANTAN BARAT No. 5 TAHUN 2004 TENTANG RENCANA TATA RUANGWILAYAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT
Peraturan Menteri Agraria No. 8 TAHUN 1961 TENTANG PERATURAN TANDA-TANDA BATAS TANAH-TANAH HAK
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 TAHUN 1975 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI TATA CARA PEMBEBASAN TANAH
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 TAHUN 1987 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPERLUAN PERUSAHAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 TAHUN 1974 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI PENYEDIAAN DAN PEMBERIAN TANAH UNTUK KEPERLUAN PERUSAHAAN
PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN MASALAH HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 24 Tahun 1963 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH-TANAH YANG SUDAH DITANAMI DENGAN TANAMAN KERAS DAN TANAH-TANAH YANG SUDAH DIUSAHAKAN SEBAGAI TAMBAK (T.L.N. No..
Peraturan Pemerintah No. 224 TAHUN 1961 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN
Peraturan Pemerintah No. 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL LampiranVII-PetaPola
Peraturan Pemerintah No. 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL Lampiran_I-PetaStruktur
Peraturan Pemerintah No. 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL lampiran_III_Jalan_Bebas_Hambatan
Peraturan Pemerintah No. 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL lampiran_II_Sistem_Perkotaan_Nasional
Peraturan Pemerintah No. 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL lampiran_IV_Pelabuhan
Peraturan Pemerintah No. 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL lampiran_IX_Kawasan_Andalan
Peraturan Pemerintah No. 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL lampiran_VIII_Kawasan_Lindung
Peraturan Pemerintah No. 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL lampiran_VI_Wilayah_Sungai
Peraturan Pemerintah No. 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL lampiran_V_Bandar_Udara
Peraturan Pemerintah No. 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL lampiran_X_Kawasan_Strategis
Peraturan Pemerintah No. 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
Peraturan Pemerintah No. 28 TAHUN 1977 TENTANG PERWAKAFAN TANAH MILIK
Peraturan Pemerintah No. 41 TAHUN 1964 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO.224 TAHUN 1961 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN
PROTOCOL TO PREVENT,SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONALORGANIZED CRIME
Protokol untuk Pencegahan, Penekanan dan Penghukuman Perdagangan Manusia. Khususnya Perempuan dan Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Kejahatan Transnasional yang Terorganisir
Rancangan Peraturan DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA NOMOR 00 TAHUN 0000 tentang MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN PEMANFATAN SUMBER DAYA ALAM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG NOMOR … TAHUN … TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.pdf (125.7KB)
Undang-Undang 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960 PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA
Undang-Undang No. 11 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURALRIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA)
Undang-Undang No. 12 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK).pdf (99.0KB)
Undang-Undang No. 2 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN TANAH BUMBU DAN KABUPATEN BALANGAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Undang-Undang No. 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA
Undang-Undang No. 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Undang-Undang No. 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Undang-Undang No. 25 Tahun 1956
Undang-Undang No. 25 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Undang-Undang No. 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG
Undang-Undang No. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Undang-Undang No. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang No. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN